Pemerintah Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Salah satu aspek menarik dalam RUU ini adalah perizinan investasi. Pemerintah berharap dengan merevisi sejumlah peraturan terkait, investasi dan daya saing ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan.
Namun, ada kekhawatiran bahwa RUU Omnibus Law lebih fokus pada mempermudah investasi daripada mendukung tenaga kerja lokal. Masih banyak faktor lain yang dapat menghambat investasi, seperti korupsi dan pajak. Selain itu, korupsi di Indonesia menjadi hambatan utama dalam berbisnis dan meningkatkan biaya operasional.
Investasi penting untuk membuka lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, RUU Omnibus Law juga memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing, yang dapat mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Meskipun terdapat perbandingan kualitas antara tenaga kerja lokal dan asing, pemerintah memberikan ruang bagi tenaga kerja asing karena kurangnya tenaga kerja terampil di dalam negeri.
Seharusnya pemerintah memberikan dukungan lebih besar kepada tenaga kerja lokal dalam rangkaian kebijakan ini. Penerimaan tenaga kerja asing boleh saja dilakukan, namun harus ada kuota dan batasan waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, diperlukan pelatihan komprehensif sesuai bidang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Kesadaran akan pentingnya kualitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan, terutama dalam era revolusi industri 4.0 saat ini.
Dengan menggali potensi dan mendukung tenaga kerja lokal, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
Comments
Post a Comment