Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional. Namun, isu politik uang dan perombakan kursi legislatif kerap terjadi dalam sistem tersebut. Beberapa pihak menyarankan agar Indonesia beralih ke sistem tertutup. Namun, apakah sistem tersebut benar-benar solusi terbaik untuk Indonesia?
Meningkatkan Pola Pemeriksaan dan Pembentukan Kader
Untuk memastikan pemilihan umum di Indonesia bebas dari politik uang, penguatan pola pemeriksaan dan pembentukan kader merupakan hal yang penting. Dengan demikian, calon-calon yang memiliki niat untuk menggunakan politik uang dapat dihindari. Hal ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan latar belakang calon dan pembentukan kader yang berintegritas tinggi dan bebas dari praktik politik uang.
Sistem Proporsional Terbuka Masih menjadi Pilihan Terbaik
Saat ini, sistem proporsional terbuka masih menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia. Meskipun sistem tersebut memungkinkan terjadinya kartelisme dan politik uang, namun, sistem ini memiliki keuntungan dalam memberikan representasi yang lebih luas pada masyarakat. Dalam sistem tersebut, partai politik yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan kursi di parlemen, sehingga berbagai ideologi dapat diwakili.
Uji Materi Pasal 168 UU Pemilu
Mahkamah Konstitusi saat ini sedang menguji materi Pasal 168 UU Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah sistem tersebut memang masih layak digunakan atau perlu diubah. Pihak-pihak yang mendukung perubahan sistem pemilihan umum Indonesia dari terbuka ke tertutup akan memanfaatkan momen ini untuk mendorong perubahan tersebut.
PDI-P sebagai Pihak yang Mendukung Sistem Proporsional Tertutup
PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mendukung sistem proporsional tertutup. Mereka berargumen bahwa sistem tersebut dapat meminimalisasi politik uang dan perombakan kursi legislatif yang kerap terjadi dalam sistem proporsional terbuka. Namun, pendapat ini masih menjadi kontroversi dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Kesimpulan
Indonesia masih memerlukan sistem pemilihan umum yang bebas dari politik uang dan perombakan kursi legislatif. Meskipun sistem proporsional terbuka memiliki kelemahan, namun sistem tersebut masih menjadi pilihan terbaik untuk memberikan representasi pada berbagai ideologi politik dalam masyarakat. Dengan meningkatkan pola pemeriksaan dan pembentukan kader, serta terus melakukan perbaikan pada sistem pemilihan umum, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem pemilihan umum yang lebih baik dan bebas dari politik uang dan perombakan kursi legislatif.
Original Source (466) Pejabat Kecanduan Media Sosial | Opini Tempo - YouTube
Comments
Post a Comment